ancaman ledakan penduduk terhadap kesejahteraan indonesia

Ledakan penduduk merupakan ancaman yang akan menghantui peradaban umat manusia di dunia khususnya Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Indonesia dilihat dari Sensus penduduk kemarin sekitar 1,35 % sampai 3,2% , ini merupakan sebuah peringatan jika tidak ditanggulangi dikhawatirkan akan terjadi ledakan penduduk. LPP 1,35 persen dengan 3,2 juta jiwa per tahun atau setara dengan total penduduk Singapura, tidak mustahil Indonesia bakal menggantikan posisi Amerika Serikat menjadi negara berpenduduk ketiga terbesar di dunia. Apalagi, tingkat pertumbuhan penduduk berkisar 3 – 4 juta jiwa per tahun.

Kondisi ini dihadapkan hasil Survei Demokrasi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 menunjukan program Keluarga Berencana (KB) berjalan di tempat dalam rentang waktu lima tahun. Dalam periode itu, rata- rata perempuan mempunyai anak pada usia subur tetap di angka 2,6 sejak tahun 2003. Prevelensi pemakaian alat kontrasepsi selama lima tahun juga stagnan, tidak bergerak dari angka satu persen.

Bahkan, target angka orang yang enggan menambah anak, tetapi tidak mendapat akses layanan KB sebesar enam persen pada tahun ini agak sulit tercapai. Pasalnya, pada 2007 saja tingkatnya sudah mencapai 9,1 persen.

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief mengkhawatirkan kondisi ini bisa mengakibatkan terjadinya ledakan penduduk. Ini didasarkan kesertaan berKB mencapai 61,4 persen dari 41 juta Pasangan Usia Subur(PUS) dengan penduduk hingga 2009 sebanyak 230 juta jiwa bila kawin memungkinkan 31 juta jiwa anak lahir. “LPP sekitar 1,35 persen/ tahun ini bila tidak diatasi, dikhawatirkan terjadi lonjakan penduduk bisa dua kali lipat pada 50 tahun mendatang mencapai 460 juta jiwa,” ujar Sugiri.

Kepala BKKBN Sugiri mengatakan mengatasi kemungkinan terjadi ledakan penduduk berdasarkan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah dilakukan revitalisasi program KB.

Kegiatan direalisir dengan perbaikan penerapan manajemen, mengoptimalkan visi dan misi serta pendekatan dengan Bupati / Walikota guna menjelaskan norma, standar dan prosedur program KB.

Penting untuk segera mengatasi laju pertumbuhan penduduk agar antara lain “lebih mudah” mengatur, menata pembangunan bangsa ini jika pertumbuhan penduduk tidak terlalu besar sehingga lapangan pekerjaan untuk warga masyarakat tercukupi ketersediaannya. Jika pemerintah bisa mengatasi masalah kependudukan dengan baik dan mampu mengelola sumber daya manusia, maka jumlah penduduk yang banyak bisa menjadi potensi pembangunan. Indonesia, harus mengadopsi cara mengatasi lonjakan penduduk dari China yang telah memiliki strategi jitu dalam mengatasi ledakan penduduk dan kerusakan lingkungan. Jumlah penduduk yang mencapai 237,6 juta jiwa (Sensus2010.com), jangan dianggap enteng karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berubah menjadi bencana yang mengerikan, jika tidak dipikirkan serius, kita akan mengalami kelaparan massal.

Pertambahan penduduk juga berkaitan dengan urbanisasi. Urbanisasi di Indonesia sudah menjadi masalah lama yang tak kunjung selesai. Ini disebabkan karena tidak meratanya pembangunan antara desa dengan kota. Sebagai contoh, Jakarta, sebagai kta besar yang juga sebagai ibukota Negara, Jakarta merupakan kota impian semua orang untuk mengubah hidup warga. Ada yang sukses tapi tak banyak juga yang mengalami kegagalan. Banyak sudah cara dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi urbanisasi yang terus bertambah setiap tahunnya itu. Pemprov Jakarta meminta agar masalah urbanisasi ini juga menjadi tanggungjawab Pemerinatah Pusat yang notabene juga “bermukim” di Jakarta.

“Pemerintah pusat tidak boleh bersikap tidak peduli dengan masalah urbanisasi dan kemiskinan di Jakarta seperti saat ini. Penanganan urbanisasi harus dalam koordinasi pemerintah pusat agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menindak kaum pendatang dengan operasi yustisi,” kata Direktur Pusat Kajian Kebiajakan dan Politik Universitas Indonesia, Adrinof Chaniago, Selasa (7/10) di Jakarta Pusat. (Kompas.com)

Adrinof mengatakan, pemerintah pusat perlu mempercepat pembangunan perekonomian pedesaan di Jawa, Sumatera, dan Indonesia Timur dengan mendorong tumbuhnya aktivitas nonpertanian. Aktivitas pertanian sangat penting untuk dikembangkan tetapi kapasitas ekonominya terbatas.

Industri kecil berbasis bahan baku lokal, seperti industri makanan, kerajinan, dan pakaian, kata Adrinof, harus ditumbuhkan di desa untuk menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur penunjang industri di desa, seperti jalan, listrik, dan telepon, harus menjadi prioritas selain pembangunan irigasi dan tata niaga pupuk.

Pelatihan ketrampilan dan kredit usaha kecil di desa juga harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Selain itu, perlu juga mediasi pemerintah untuk membuka akses pasar dari produk-produk industri kecil dari desa-desa tersebut.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kata Adrinof, Pemprov DKI Jakarta perlu turut mendorong pembangunan di kawasan pinggiran sehingga arus urbanisasi terbagi. Dengan demikian, beban pusat kota Jakarta untuk menanggung dampak urbanisasi terkurangi.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, kata Adrinof, Pemprov DKI Jakarta perlu turut mendorong pembangunan di kawasan pinggiran sehingga arus urbanisasi terbagi. Dengan demikian, beban pusat kota Jakarta untuk menanggung dampak urbanisasi terkurangi.

(Kompas.com)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: