PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Nama   : Aldila Sariastuti

Npm    : 10208084

Kelas   : 3EA02

Sumber rujukan : Tatik Suryani Perilaku Konsumen 2008

 

PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

 

Perlindungan konsumen di Indonesia tidak terlepas dari kondisi social masyarakat dan kebijakan yang terkait dengan hak-hak konsumen. Dengan ditetapkannya Undan-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999, artinya hak-hak konsumen Indonesia mendapatkan perlindungan hukum.

Keberadaan Undang-Undang perlindungan konsumen sebenarnya mempunyai peran yang strategis bagi konsumen maupun pembisnis. Konsumen akan mendapatkan kejelasan tentang hak-haknyasecara nyata yang ini akan memudahkannya berhubungan dengan dunia bisnis ketika hak-haknya tidak terpenuhi, dan disisi lain undang-undang ini juga akan mengarahkan perilaku pebisnis untuk memperhatikan hak-hak konsumen dalam pengelolaan bisnisnya termasuk didalamnya dalam hal memasarkan produk.

Sebenarnya adanya undang-undang konsumen ini akan menjadi stimulant bagi peningkatan kualitas produk dan cara pemasaran yang lebih etis yang menempatkan hak-hak konsumen sebagaimana mestinya. Pemasar akan tertantang untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu produknya sebagaimana yang dijanjikan, dan berusaha untuk lebih etis ( menjunjung kejujuran, keterbukaan, fairness ) kepada konsumennya. Disisi lain memperhatikan hak-hak konsumen juga berarti menerapkan konsep pemasaran yang ingin fokus kepada kebutuhan dan keinginan konsumen ( termasuk hak-hak konsumen ).

 

B. HAK, KEWAJIBAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA

 

Lahirnya UUPK ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang intinya adalah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen; untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan jasa yang diperoleh di pasar, untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekono,ian yang sehat.

Mengacu pada undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) hak-hak konsumen di indonesia sebagaimana ditulis pada bab 111, pasal 4 adalah mencakup sebagai berikut :

 

  1. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa
  2. hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
  3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa
  4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya ataas barang dan jasa yang digunakan
  5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
  6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
  7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
  8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
  9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya.

 

Sedangkan dari aspek kewajiban, menurut pasal 5 kewajiban konsumen adalah :

 

a.       membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan

b.       beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa

c.       membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

d.      mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

 

konsumen selain perlu memahami hak dan kewajibannya juga perlu tahu hak-hak dan kewajibannya pelaku usaha agar dapat memahami kedudukannya serta menempatkannya seca proporsional. Menurut pasal 6 UUPK hak pelaku usaha adalah :

 

a.                 hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa

b.                 hak untuk mendapatkan perlindungan hokum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik

c.                 Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hokum sengketa konsumen

d.                Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hokum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan

e.                 Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

 

Sedangkan kewajiban dari pelaku usaha menurut pasal 7, adalah :

 

  1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
  2. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
  3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminitif
  4. menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku
  5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan yang diperdagangkan
  6. memberikan kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan
  7. memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

 

 

meskipun hak dan kewajiban konsumen sudah sangat jelas seperti yang tertulis

dalam UUPK, namun demikian sering pelaku usaha melanggar hak-hak konsumen atau pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya.

 

C. PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila konsumen merasakanhak-haknya tidak dipenuhi dan merasa tidak puas, maka konsumen dapat menyelesaikan sengketa ini dengan menempuh jalur pengadilan atau diluar jalur pengadilan.

Menurut bab X, pasal 45

 

1.      setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga   yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum

2.      penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar    pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa

3.      penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang

4.      apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh para pihak yang bersengketa

 

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

 

  1. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan
  2. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama
  3. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuj badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar
  4. pemerintah dan instansi terkait apabila barang dan jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan korban yang tidak sedikit

 

 

D. POJOK MANAJER

Hak-hak konsumen pertama kali dikemukakan John F. Kennedy, Presiden Ameika Serikat, pada tanggal 15 Maret 1962 melalui “A special Message for the Protection of Consumer Interest” didalam “Declaration of Consumer Right”. Terdapat  4 hak dasar konsumen yang meliputi:

  1. Hak untuk memperoleh keamanan (the right to safety). Konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan produk atau jasa-jasa. Misalnya, untuk produk makamam dan minuman, konsumen berhak mendapatkan rasa aman jika mengkonsumsi.
  2. Hak untuk memilih (the right to chosee). Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan dan memilih produk/jasa pada tingkat harga yang wajar. Misalnya konsumen listrik, jika layanan jasa ini berhenti karena alasan cuaca, alasan teknis dan alasan lainnya pun konsumen sulit menuntut karena mau hanya ada satu penyedia jasanya.
  3. Hak untuk memperoleh informasi (the right to be informed). Masyarakat dan konsumen mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang jelas tentang suatu produk/jasa yang dibeli atau dikonsumsi. Misalnya, dalam pembelian produk obat atau perawatan kecantikan, konsumen perlu mendapatkan informasi yang lengkap tantang kandungan atau bahan-bahan untuk membuatnya, efek samping dari mengkonsumsi suatu produk, dan adanya peringatan dalam label/kemasan produk.
  4. Hak untuk didengarkan (right to be heard). Konsumen memiliki hak untuk didengarkan kebutuhan dan klaim. Hak ini terkait dengan hak untuk memperoleh informasi.

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: